JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 tidak sekadar menjadi ajang seremonial, tetapi berubah menjadi panggung kritik terbuka terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Ribuan buruh memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), membawa tuntutan yang semakin tajam terkait stagnasi kesejahteraan, lemahnya perlindungan tenaga kerja, serta inkonsistensi kebijakan ketenagakerjaan, Jumat (1/5/2026).
Pantauan di lapangan oleh awak media telah menunjukkan bahwa lonjakan massa di Monas merefleksikan akumulasi kekecewaan yang tidak lagi terbendung. Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi nasional, buruh justru mempertanyakan distribusi kesejahteraan yang dinilai belum menyentuh lapisan pekerja secara adil.
Aktivis 1998 akrab di panggil Eko Gagak, secara tegas mengkritik arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada buruh. Negara tidak boleh terus berlindung di balik angka pertumbuhan ekonomi, sementara realitas di lapangan menunjukkan buruh masih berjuang untuk hidup layak. Ini bukan sekadar soal upah, tetapi soal keberpihakan,” tegasnya.
Eko Gagak juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap implementasi regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, banyak pelanggaran yang terjadi di tingkat lokal dan minim penindakan tegas. “Pemerintah pusat membuat aturan, tapi pemerintah daerah sering kali gagal memastikan pelaksanaannya”. Di sinilah letak persoalan serius ketika hukum tidak hadir secara nyata di ruang kerja buruh,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua SPSI Surabaya, Sunowo, menegaskan bahwa buruh tidak menolak investasi, namun menolak jika pertumbuhan ekonomi dibangun di atas ketimpangan. Kami melihat ada kecenderungan kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan investasi, tetapi mengabaikan perlindungan buruh. Pemerintah pusat harus berani mengevaluasi kebijakan yang tidak berpihak, sementara pemerintah daerah wajib hadir sebagai pengawas, bukan sekadar pelengkap administratif,” ujar Sunowo saat memberikan keterangan.
Ia juga mengkritik lemahnya dialog sosial yang substantif antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Selama komunikasi hanya bersifat formalitas, maka konflik akan terus berulang. Buruh butuh kepastian, bukan janji,” tambahnya. Dalam konteks sejarah, perjuangan buruh Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sosok Marsinah, yang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Kasus kematiannya pada 1993 hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar, sekaligus menjadi cermin bahwa negara pernah, dan bisa saja kembali gagal melindungi warganya sendiri.
Semangat Marsinah kembali digaungkan dalam May Day tahun ini sebagai pengingat bahwa perjuangan buruh bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang keberanian melawan ketidakadilan struktural. May Day 2026 dengan demikian menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan daerah.
Ketika tuntutan terus berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi konkret, publik berhak mempertanyakan keseriusan negara dalam menempatkan buruh sebagai pilar utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka jarak antara narasi pertumbuhan dan realitas kesejahteraan akan semakin melebar dan pada titik itulah, kepercayaan publik dipertaruhkan.
Redaksi
